Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo., menyebutkan, revisi Keputusan Menteri ini dilakukan untuk mengakomodasi penyesuaian dan penetapan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan pada setiap tingkatan.
Penyesuaian dan penetapan kode dan data administrasi daerah menjadi hal krusial bagi keberlangsungan daerah-daerah di Indonesia. Misalnya, kode dan data daerah selama beberapa tahun terakhir telah digunakan untuk keperluan berbagai aspek mulai dari perizinan dan berbagai aplikasi pelayanan daring.
Akurasi dan ketepatan kode dan data daerah juga sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pemilihan umum.
Atas alasan ini, rapat koordinasi nasional kebijakan toponimi juga mengikutsertakan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024.
Disela acara, Penjabat Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU berkomitmen kuat dalam penataan tapal batas daerah sebagai salah satu upaya mensukseskan Pemilu 2024.
