Oleh:
Dr. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha
Dosen Ilmu Hukum dan Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
Beritategas.com – Indonesia merupakan bangsa yang berkomitmen pada perdamaian. Komitmen tersebut memiliki landasan konstitusional, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Akan tetapi, orientasi damai tidak dapat ditafsirkan sebagai sikap pasif atau ketidaksiapan menghadapi ancaman.
Dalam perspektif hukum humaniter internasional, perlindungan terhadap penduduk sipil, objek sipil, serta kelangsungan hidup suatu bangsa menuntut adanya negara yang berdaulat, memiliki daya tangkal, dan mampu menjalankan kewajiban perlindungannya secara efektif.
Atas dasar itu, Indonesia perlu membuka diskursus serius mengenai urgensi Menteri Perang. Terminologi tersebut tidak dimaksudkan sebagai ajakan menjadikan Indonesia bangsa agresor atau gemar menggunakan kekerasan terhadap negara lain.
Yang dimaksud ialah lahirnya kepemimpinan pertahanan dengan mandat yang lebih tegas, modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kesiapan menghadapi perang apabila perang dipaksakan kepada bangsa Indonesia.
Pendekatan ini selaras dengan prinsip jus ad bellum, yaitu bahwa penggunaan kekuatan harus dibatasi hukum, serta prinsip jus in bello, yang menuntut perlindungan kemanusiaan apabila konflik bersenjata tidak dapat dihindari.
Nomenklatur jabatan dapat berbeda pada setiap negara. Banyak negara menggunakan istilah Menteri Pertahanan, Menteri Angkatan Bersenjata, atau Secretary of Defence.
Namun secara substansial, negara-negara tersebut telah menjalankan fungsi yang identik dengan kementerian perang: perumusan strategi, persiapan pasukan, pembangunan industri persenjataan, perlindungan ruang siber, pengamanan jalur laut, penguatan intelijen, serta perlindungan warga negara ketika konflik bersenjata terjadi.
