Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara besar di peta, tetapi kecil dalam kesiapan. Indonesia tidak boleh hanya lantang meneriakkan “NKRI Harga Mati”, tetapi lambat ketika kedaulatan diuji.
Dengan 111 pulau kecil terluar, laut yang luas, jalur perdagangan strategis, kekayaan alam yang besar, dan ratusan juta rakyat yang harus dilindungi, Indonesia memerlukan kepemimpinan pertahanan yang bekerja setiap hari bahkan ketika suasana masih damai.
Inilah makna sejati dari kesiapan perang: bukan ingin berperang, tetapi tidak boleh kalah sebelum perang dimulai. Negara yang kuat tidak mencari musuh, tetapi tidak membiarkan musuh menentukan nasibnya.
Negara yang siap perang justru memiliki peluang lebih besar untuk menjaga perdamaian, karena daya tangkal membuat siapa pun berpikir berkali-kali sebelum mengancam Indonesia.
Namun seluruh kekuatan itu wajib tunduk pada hukum. Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI, sedangkan Pasal 11 menegaskan peran DPR dalam pernyataan perang dan perdamaian.
Maka Menteri Perang harus menjadi instrumen strategis di bawah Presiden, diawasi demokrasi, dibatasi konstitusi, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat.
Indonesia tidak membutuhkan Menteri Perang untuk memulai perang. Indonesia membutuhkan Menteri Perang agar perang tidak pernah berani memulai Indonesia.
