Gagasan Menteri Perang yang saya kemukakan juga harus berdiri tegak di atas prinsip hukum humaniter internasional. Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 mengajarkan bahwa bahkan dalam perang pun kemanusiaan tidak boleh hilang.
Ada prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil, prinsip proporsionalitas agar serangan tidak menimbulkan korban sipil berlebihan, prinsip kehati-hatian untuk melindungi penduduk, serta larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
Dengan demikian, kesiapan perang yang benar bukanlah kesiapan untuk menghancurkan manusia. Kesiapan perang yang benar adalah kesiapan untuk melindungi manusia: melindungi warga sipil, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, anak-anak, perempuan, lansia, fasilitas publik, dan masa depan bangsa.
Pada titik inilah urgensi Indonesia memiliki Menteri Perang harus dibaca. Bukan untuk mengubah Indonesia menjadi bangsa agresor, bukan untuk menyalakan permusuhan, dan bukan untuk menghidupkan militerisme.
Indonesia memerlukannya agar negara tidak selalu terlambat: baru sadar setelah wilayah dilanggar, baru bergerak setelah sistem lumpuh, baru rapat setelah sumber daya dicuri, dan baru mencari bantuan setelah rakyat berada dalam bahaya.
Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan arah yang sangat jelas ketika menegaskan di hadapan DPR RI: “Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman.”
Dalam dunia yang sedang diliputi konflik bersenjata, perlombaan teknologi militer, perang siber, gangguan jalur laut, dan perebutan sumber daya, amanat Presiden itu harus diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan yang nyata.
Melindungi rakyat tidak cukup hanya dengan niat baik; ia memerlukan struktur negara yang siap membaca ancaman, menyiapkan pertahanan, dan bertindak sebelum ancaman berubah menjadi perang.
Karena itu, Menteri Perang dalam pengertian modern adalah kebutuhan strategis. Ia bukan menteri pencari perang, melainkan menteri penjaga perdamaian melalui kekuatan.
Ia harus mengintegrasikan kesiapan perang darat, laut, udara, siber, ruang angkasa, energi, pangan, logistik, intelijen, dan industri pertahanan nasional.
Sebab perang modern tidak selalu dimulai oleh suara meriam. Ia bisa dimulai dari layar komputer, dari gangguan pelabuhan, dari lumpuhnya listrik, dari propaganda yang membelah rakyat, atau dari tekanan asing atas sumber daya bangsa.
