Fungsi tersebut penting untuk memastikan negara mampu memenuhi prinsip pencegahan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap warga sipil.
Amerika Serikat secara historis pernah memiliki Department of War dan jabatan Secretary of War. Inggris memiliki Secretary of State for Defence. Prancis memiliki Minister of the Armed Forces.
Tiongkok, Rusia, India, Jepang, dan hampir seluruh negara besar memiliki kementerian yang secara serius menyiapkan pertahanan nasional menghadapi situasi perang.
Mereka berangkat dari satu pemahaman yang sama: negara yang tidak mempersiapkan diri pada masa damai akan menanggung biaya politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang jauh lebih besar ketika ancaman datang.
Dunia saat ini juga tidak berada dalam situasi yang sepenuhnya stabil. Data Stockholm International Peace Research Institute menunjukkan belanja militer global pada 2024 mencapai sekitar US$2,7 triliun, naik sekitar 9,4 persen dalam satu tahun.
Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara di dunia sedang merespons perubahan lingkungan strategis secara serius. Mereka memperkuat senjata, drone, pertahanan udara, kapal perang, satelit, kecerdasan buatan, siber, dan industri militernya.
Indonesia bukan negara kecil yang dapat hidup dengan asumsi bahwa semua pihak akan selalu bersahabat. Indonesia memiliki daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi, perairan sekitar 3,25 juta kilometer persegi, serta ZEE sekitar 2,55 juta kilometer persegi.
Indonesia juga memiliki 111 pulau kecil terluar yang secara hukum telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Pulau-pulau itu adalah garis depan kedaulatan Indonesia. Ia bukan sekadar titik koordinat di peta, melainkan pintu masuk bagi ancaman, pelanggaran wilayah, penyelundupan, pencurian sumber daya, dan tekanan geopolitik.
Letak Indonesia juga berada di simpul paling strategis dunia: antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lebih dari 80 persen perdagangan dunia berdasarkan volume bergerak melalui laut.
