SURAKARTA, Beritategas.com — Sebanyak 60 peserta utusan dari berbagai pesantren menghadiri Dauroh Ilmiah “Kupas Tuntas Fatwa-Fatwa Ilmu Falak” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surakarta di Jalan Markisa II Nomor 6, Laweyan, Surakarta, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan yang dijadwalkan pukul 08.00–16.00 WIB tersebut terlaksana dengan baik.
Komisi Fatwa dan Komisi Ukhuwah berkolaborasi dalam penyelenggaraan forum yang menghubungkan pengetahuan tentang posisi benda langit, cara ulama menetapkan hukum, dan kepentingan umat dalam menjaga persaudaraan.
Dauroh ini mengangkat tema “Penguatan Metode Falakiyah dan Metodologi Istinbath Hukum dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah demi terwujudnya Ukhuwah Ormas dan Umat Islam.”
Dua nama tercantum sebagai narasumber, yakni Dr. Muhammad Himmatur Riza, M.H., dosen pascasarjana dan Ketua Laboratorium Hisab dan Rukyat Al Hilal UIN Raden Mas Said Surakarta, serta Dr. KH. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, M.H., Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Surakarta dan penulis kitab Al-Lubāb fī ‘Ilm al-Falak wa al-Ḥisāb (اللُّبَابُ فِي عِلْمِ الْفَلَكِ وَالْحِسَابِ).
Kehadiran utusan pesantren memberi konteks tersendiri bagi pertemuan di Laweyan tersebut. Di lingkungan pesantren, persoalan falak hadir sejak sebelum azan Subuh hingga penyusunan kalender kegiatan setahun penuh. Santri berpuasa menurut batas waktu fajar dan terbenamnya Matahari, menghadap kiblat ketika salat, serta mengikuti penetapan Ramadan dan hari raya.
Ketika masyarakat bertanya mengapa suatu bulan digenapkan menjadi 30 hari atau mengapa tanggal yang diumumkan dapat berbeda, pengasuh, ustaz, alumni, dan takmir masjid memerlukan jawaban yang sekaligus tepat secara ilmu, jelas dasar agamanya, dan mudah dipahami.
Salah satu pertanyaan yang menjelaskan pentingnya tema dauroh ini ialah apa yang sebenarnya diketahui seorang ahli falak sebelum ia mengarahkan teropong ke langit. Menjelang Matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Hijriah, perhitungan astronomi dapat memberikan perkiraan posisi Bulan. Pengamat dapat menentukan ke bagian ufuk barat mana ia perlu memandang dan di sekitar posisi mana ia perlu mencari sabit muda. Perhitungan semacam itulah salah satu pekerjaan hisab. Adapun rukyat merupakan kegiatan mengamati hilal dari tempat dan pada waktu tertentu.
Dari sini muncul tiga keterangan yang penting dibedakan ketika berita tentang awal bulan sampai kepada masyarakat. Keterangan bahwa Bulan berada di atas ufuk menjelaskan posisinya. Keterangan bahwa posisinya memenuhi kriteria kemungkinan terlihat merupakan hasil penilaian berdasarkan ukuran tertentu.
Sementara itu, pernyataan hilal terlihat memerlukan laporan pengamatan. Seseorang dapat mengetahui dari perhitungan bahwa Bulan berada di atas ufuk, tetapi dari lokasi tempatnya berdiri, pandangannya terhalang awan. Dua keterangan tersebut dapat sama-sama benar karena menjelaskan hal yang berlainan.
Perbedaan itu membawa konsekuensi praktis. Seorang perukyat yang menghadapi langit mendung dapat menerangkan waktu pengamatan, arah teropong, keadaan ufuk, dan kenyataan bahwa hilal belum terlihat dari tempatnya. Laporannya tetap memberi informasi kepada pihak yang menghimpun hasil rukyat.
Sebaliknya, jika keterangan mengenai kondisi langit dan lokasi dihilangkan, kalimat “hilal tidak terlihat” mudah disalahpahami sebagai kesimpulan untuk seluruh wilayah. Ketelitian seorang pengamat dengan demikian berlanjut hingga ke pilihan kata yang ia gunakan dalam laporannya. Di ruang publik, hasil perhitungan hilal sering disampaikan melalui satu angka, yaitu ketinggian Bulan ketika Matahari terbenam.
Padahal, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat menyebut dua parameter dalam kriteria imkanur rukyat yang digunakan untuk penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Pasal 4 mencantumkan tinggi Bulan toposentrik minimal 3 derajat serta elongasi Bulan geosentrik minimal 6,4 derajat. Kriteria itu merujuk pada kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Kedua angka tersebut mengukur hal yang berbeda. Tinggi Bulan menunjukkan kedudukannya terhadap horizon dengan acuan tempat pengamat di permukaan Bumi. Elongasi menunjukkan jarak sudut antara arah Bulan dan arah Matahari. Untuk parameter elongasi dalam peraturan itu, perhitungannya menggunakan pusat Bumi sebagai acuan. Secara sederhana, angka pertama membantu menjawab seberapa tinggi Bulan dari ufuk, sedangkan angka kedua membantu menjawab seberapa jauh arah Bulan terpisah dari arah Matahari.
Sebagai contoh perhitungan, andaikan tinggi Bulan mencapai 4 derajat, tetapi elongasinya baru 5 derajat. Tinggi Bulan telah melampaui ambang 3 derajat, sementara elongasinya masih di bawah 6,4 derajat. Orang yang hanya menerima angka pertama bisa mengira seluruh syarat telah terpenuhi.
Dengan menyertakan kedua angka dan menerangkan artinya, seorang guru atau mubalig dapat menunjukkan bagian mana yang sudah memenuhi kriteria dan bagian mana yang belum. Peraturan tersebut menyebut bahwa apabila kriteria imkanur rukyat tidak terpenuhi, bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari.
Tema dauroh juga menyentuh istinbat hukum, yakni proses menggali ketentuan hukum dari dalil melalui kaidah penalaran yang dapat dijelaskan. Dalam perkara awal bulan, ada beberapa pertanyaan yang saling berkaitan.
Apa petunjuk Al-Qur’an mengenai fungsi hilal? Bagaimana memahami hadis tentang memulai dan mengakhiri puasa berdasarkan rukyat? Bagaimana kedudukan laporan ketika pengamatan terhalang? Dan siapa yang berwenang mengumumkan keputusan yang berlaku secara nasional?
QS. Al-Baqarah [2] ayat 189 menyebut bulan sabit sebagai penanda waktu bagi manusia dan pelaksanaan haji. Bagi masyarakat, fungsi itu tampak pada hubungan antara gejala yang dapat diamati dan ibadah yang memiliki waktu tertentu.
Dalam pembahasan Ramadan, hadis riwayat al-Bukhari nomor 1909 menjadi salah satu rujukan mengenai rukyat dan tuntunan menyempurnakan bilangan Syakban menjadi 30 hari ketika pengamatan terhalang. Landasan semacam ini menjelaskan mengapa ilmu tentang posisi Bulan dan ilmu tentang cara memahami dalil sama-sama mendapat tempat dalam kajian falak di lingkungan pesantren.
Pada tingkat kelembagaan, dokumen yang berkaitan langsung dengan tema pertemuan di Surakarta ialah Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Fatwa tersebut menyatakan bahwa penetapan awal ketiga bulan itu dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama berdasarkan rukyat dan hisab serta berlaku secara nasional.
MUI juga menyatakan kewajiban menaati ketetapan pemerintah dan kewajiban Menteri Agama berkonsultasi dengan MUI, organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi terkait.
Ada bagian lain dari fatwa itu yang relevan dengan keterlibatan Komisi Ukhuwah dalam dauroh. Pada bagian rekomendasi, MUI menghendaki penyusunan kriteria penentuan awal bulan dibahas bersama organisasi Islam dan para ahli.
Dengan demikian, percakapan antarorganisasi memiliki pokok yang konkret untuk dikaji: ukuran yang dipakai, dasar pemilihannya, dan cara menggunakannya ketika suatu hasil pengamatan harus dinilai. Kerja ilmiah semacam ini memberi ruang bagi pihak-pihak yang berbeda untuk memahami alasan satu sama lain secara lebih tepat.
Salah satu kekhasan yang melekat pada dauroh ini ialah kehadiran karya falak berbahasa Arab dari lingkungan keulamaan Surakarta. Kitab Al-Lubāb fī ‘Ilm al-Falak wa al-Ḥisāb karya Dr. KH. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha menyajikan bahan belajar melalui nazam Arab yang dilengkapi terjemahan bahasa Indonesia.
Bab pertamanya, “Tujuan dan Manfaat Belajar Ilmu Falak”, memuat 20 pokok pembelajaran. Pembaca diajak berangkat dari pekerjaan yang akrab dengan keseharian santri, kemudian memasuki pertanyaan yang memerlukan ketelitian pengamatan dan pertimbangan hukum.
Bab itu dimulai dari persoalan arah kiblat. Sebelum masjid dibangun, arah saf dapat ditentukan melalui perhitungan dan pengukuran. Di masjid atau musala yang telah berdiri, santri dikenalkan dengan pemeriksaan garis kiblat melalui bayangan benda tegak pada waktu rashdul kiblat.
Contoh ini memperlihatkan hubungan antara kitab fikih dan halaman pesantren. Perintah menghadap Masjidilharam dipelajari dari dalil, sedangkan arah yang perlu digambar di lantai masjid ditentukan melalui pekerjaan pengukuran.
Pada pokok lain, penulis kembali menggunakan benda yang sama, yaitu sebatang tongkat. Kali ini santri diajak mengukur panjang bayangannya pada pagi hari, mengulang pengukuran menjelang sore, kemudian mencatat dan membandingkan hasilnya.
Dari satu alat sederhana, santri dapat mempelajari dua hal berbeda. Garis bayangan pada waktu tertentu membantu memeriksa arah, sedangkan perubahan panjang bayangan yang dicatat dari waktu ke waktu memberi bahan untuk memahami keteraturan gerak semu Matahari. Pengajaran falak pun dapat dimulai di halaman pesantren dengan alat yang mudah diperoleh.
Bagian yang paling dekat dengan tema dauroh terdapat pada pembahasan kalender Hijriah dan rukyat hilal. Salah satu bait diterjemahkan dalam risalah itu dengan kalimat, “Dalam majelis penetapan awal bulan, jelaskan posisi hilal.
Dengarkan pula orang yang mengamatinya dan perhatikan apa yang ia laporkan.” Dua perintah yang disandingkan itu memuat pelajaran yang padat. Orang yang memiliki data perlu mampu menjelaskannya, dan orang yang mengambil keputusan perlu bersedia mendengarkan kesaksian dari lapangan.
Pembahasan tersebut berlanjut sampai pada etika pengamatan. Dalam pokok ke-19, santri diajak menetapkan posisi hilal berdasarkan hisab, memeriksa bagian langit yang dimaksud, lalu menuliskan secara jujur apakah cahaya sabit benar-benar terlihat. Menempatkan kejujuran sebagai tujuan belajar memberi bobot tersendiri pada pendidikan falak.
Seorang santri dapat melakukan tugasnya dengan baik meskipun tidak berhasil melihat hilal, selama ia mengamati dengan cermat dan menerangkan keterbatasan penglihatannya dengan benar.
Dr. Muhammad Himmatur Riza, M.H., pembicara kedua membawa empat bahan presentasi. Dua materi membahas arah kiblat dari perspektif fikih dan astronomi serta cara praktis menghitungnya. Dua lainnya membahas dasar fikih dan astronomi awal waktu salat serta metode hisabnya. Susunan materi itu memperluas pembicaraan forum dari penetapan awal bulan Hijriah ke keputusan yang diambil takmir masjid setiap hari.
QS. Al-Baqarah ayat 144 memuat perintah menghadap Masjidilharam. Bagi pengurus pesantren yang hendak membangun musala di Surakarta, penerapannya menuntut jawaban setempat. Dari titik tempat imam akan berdiri, ke arah mana jemaah harus menghadap? Sebutan “ke barat” masih terlalu umum untuk dijadikan dasar menarik garis di lantai.
Dalam hisab kiblat, koordinat lokasi masjid dan posisi Ka’bah digunakan untuk memperoleh azimut kiblat, yakni sudut arah menuju Ka’bah yang diukur dari utara sejati. Angka hasil perhitungan itu kemudian perlu diterapkan dengan benar di lapangan. Arah hadap imam mengikuti garis kiblat, sedangkan barisan jemaah membentang tegak lurus terhadapnya. Di sinilah ketelitian penting: hasil hitung yang benar masih dapat menghasilkan saf yang meleset apabila acuan utaranya keliru.
Persoalan kedua menyangkut angka jam dan menit yang terpampang di dinding masjid. Dalam fikih, waktu salat dikenali melalui tanda alam. Terbit fajar menandai awal Subuh, tergelincirnya Matahari menandai awal Zuhur, dan terbenamnya Matahari menandai awal Magrib. Hisab waktu salat menerjemahkan tanda-tanda tersebut menjadi jadwal yang dapat digunakan muazin untuk lokasi dan tanggal tertentu.
Implikasinya mudah dijumpai. Dua pesantren sama-sama memakai Waktu Indonesia Barat, tetapi kesamaan zona waktu tidak otomatis membuat azan Magrib keduanya jatuh pada menit yang sama. Jam resmi memberi acuan waktu bersama, sedangkan saat Matahari terbenam bergantung pada lokasi dan tanggal. Ketika langit mendung, jadwal yang dihitung untuk wilayah setempat tetap memberi pegangan kepada takmir.
Sebaliknya, menyalin jadwal kota lain tanpa memeriksa lokasinya dapat membawa kekeliruan ke papan pengumuman masjid.
Bagi 60 utusan pesantren yang menghadiri dauroh hasil kolaborasi Komisi Fatwa dan Komisi Ukhuwah MUI Kota Surakarta ini, nilai praktis materi Riza terletak pada kemampuan menjelaskan dasar sebuah keputusan.
Ketika santri bertanya mengapa saf musala sedikit menyerong dari dinding bangunan, pengasuh dapat menunjukkan garis kiblatnya. Ketika jemaah menanyakan selisih waktu azan, takmir dapat menjelaskan jadwal mana yang dipakai dan untuk wilayah mana jadwal itu dihitung. Dari dua pertanyaan sederhana itulah ilmu falak menemukan tempatnya dalam pelayanan pesantren kepada masyarakat.





