Oleh:
Dwi Lestari
Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang
Beritategas.com – Korupsi di Indonesia tampaknya telah naik derajat dari sekadar kejahatan sistemik menjadi bagian dari “genetika sosial” yang diwariskan tanpa perlu diajarkan. Ia datang silih berganti seperti musim; pelakunya berubah, episentrumnya bergeser, tetapi narasinya tetap sama: hak rakyat dikebiri, uang negara menguap, dan para koruptor tetap melenggang dengan senyum lebar di depan kamera.
Ironisnya, masyarakat kita hari ini tidak lagi memiliki daya kejut. Ketika media massa mengabarkan angka kerugian negara hingga belasan atau puluhan triliun rupiah, reaksi publik tidak lagi berupa amarah yang meledak-ledak, melainkan sinisme yang dingin. Kita membaca skandal korupsi layaknya membaca ramalan cuaca: prihatin, namun menganggapnya sebagai rutinitas yang tak terhindarkan. Ketika korupsi telah berhasil mencuri kepekaan kolektif, maka di titik itulah hukum sedang berada dalam kondisi gawat darurat.
Di tengah lanskap sosial yang dilingkupi kabut skeptisisme ini, pemerintah meluncurkan salah satu Program Strategis Nasional yang paling ambisius: Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan anggaran fantastis mencapai triliunan rupiah dan target puluhan juta anak sekolah, program ini diniatkan sebagai katalisator menuju Indonesia Emas, memutus rantai stunting, dan membangun kualitas SDM masa depan. Niat ini sangat baik dan bagus, tetapi di salah gunakan oleh pengelola yang tidak bertanggung jawab.
Memori Kolektif dan Trauma Anggaran Kesejahteraan
Antropologi hukum mengajarkan bahwa hukum dan kebijakan negara tidak pernah bekerja di ruang hampa. Ia beroperasi di dalam ruang kebudayaan yang hidup di masyarakat (living law). Artinya, respons masyarakat terhadap suatu kebijakan baru sangat ditentukan oleh pengalaman empiris dan memori kolektif mereka di masa lalu.
Sayangnya, memori sosial bangsa Indonesia dipenuhi oleh trauma traumatik terkait program kesejahteraan. Publik belum lupa bagaimana dana bantuan sosial (bansos) yang seharusnya menjadi penopang hidup rakyat miskin di kala pandemi, justru dikorupsi oleh pemegang otoritasnya sendiri. Publik juga merekam bagaimana dana pendidikan, dana desa, hingga pengadaan fasilitas kesehatan sering kali dipangkas di meja-meja birokrasi demi memperkaya segelintir elite.
Oleh karena itu, ketika pemerintah menggelontorkan anggaran masif untuk program Makan Bergizi Gratis, masyarakat tidak serta-merta bersorak gembira memikirkan kandungan kalori dan protein yang akan diterima anak-anak mereka.
Pertanyaan yang pertama kali lahir dari alam bawah sadar publik justru bernada cemas: “Berapa persen anggaran ini yang benar-benar mewujud jadi makanan di piring anak sekolah, dan berapa persen yang menguap di saku para perantara?”
Kecurigaan ini bukanlah bentuk pembangkangan atau sikap antipati terhadap pemerintah. Ini adalah mekanisme pertahanan budaya (cultural defense mechanism) dari rakyat yang sudah terlalu sering dikhianati oleh kebijakan yang dibungkus atas nama “kesejahteraan”.
Arena Pertarungan: Antara Narasi Negara dan Realitas Lapangan
Dalam perspektif antropologi hukum, Program Makan Bergizi Gratis kini berubah menjadi arena pertarungan simbolis antara kepercayaan (trust) dan kecurigaan (suspicion). Negara memandang program ini sebagai investasi jangka panjang demi mencetak generasi unggul. Sementara itu, publik melihatnya sebagai proyek raksasa baru yang sangat rentan menjadi komoditas politik dan ladang subur tindak pidana korupsi.
Indonesia tidak pernah kekurangan regulasi hukum untuk mengawasi anggaran. Kita memiliki KPK, BPK, BPKP, hingga inspektorat di setiap lini kelembagaan. Namun, teks hukum di atas kertas sering kali tak berdaya ketika berhadapan dengan “budaya hukum” yang permisif terhadap kongkalikong.
Bahaya terbesar dari program MBG tidak terletak pada kendala logistik, rantai pasok bahan makanan, atau manajemen dapur umum, melainkan pada potensi distorsi birokrasi di tingkat implementasi: penunjukan vendor yang nepotistik, mark-up harga bahan baku, hingga penurunan kualitas gizi makanan demi meraup keuntungan sepihak.
Jika hal itu sampai terjadi, maka Program Makan Bergizi Gratis hanya akan menjadi satire terbesar dalam sejarah negara kesejahteraan (welfare state).
Kita seolah sedang berusaha memulihkan gizi fisik generasi masa depan, namun pada saat yang sama membiarkan mereka tumbuh dan menyaksikan bahwa moralitas hukum bangsanya sedang mengalami busung lapar.
Memulihkan Integritas Sebelum Membagikan Isi Piring
Pelajaran berharga yang dapat dipetik adalah bahwa legitimasi sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan oleh seberapa tinggi tingkat kepercayaan publik yang mengiringinya.
Kepercayaan masyarakat tidak bisa diproduksi melalui jargon politik atau laporan statistik yang serba formal di atas meja instruksi. Kepercayaan hanya lahir dari transparansi yang radikal dan akuntabilitas yang nyata di lapangan.
Jika pemerintah ingin Program Makan Bergizi Gratis ini sukses dan dicatat sejarah sebagai warisan pembangunan yang bersih, maka pengawasan tidak boleh hanya diserahkan pada lembaga formal.
Ruang partisipasi dan pengawasan berbasis komunitas (publik) harus dibuka selebar-lebarnya. Setiap rantai pasokan, dari hulu hingga hilir, harus dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat, guru, dan orang tua murid secara transparan.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bangsa ini bukanlah perkara teknis menyediakan jutaan porsi makanan bergizi setiap hari. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan kepada rakyat bahwa di tengah gurita budaya korupsi yang seolah tak ada obatnya ini, negara masih memiliki sisa-sisa integritas untuk menjaga amanah.
Anak-anak kita memang membutuhkan asupan protein untuk menumbuhkan kecerdasan fisik mereka. Namun lebih dari itu, bangsa ini membutuhkan pasokan kejujuran yang melimpah dari para pemimpinnya agar kapal besar bernama Indonesia tidak karam oleh krisis kepercayaan.
Editor: Firman
