Penulis: Sapriadi Mappa Seling
Beritategas.com
Berdasarkan informasi penanganan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kabupaten Tanah Bumbu, luas area yang terbakar mencapai sekitar 10 hektare, sementara sekitar lima hektare berhasil ditangani dalam proses pemadaman. Peristiwa tersebut juga menimbulkan kabut asap di sekitar lokasi.
Meskipun tidak dilaporkan adanya korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan bangunan, kejadian ini tetap menjadi peringatan bahwa kebakaran lahan bukan persoalan kecil yang selesai begitu saja setelah kobaran api berhasil dikendalikan.
Respons petugas dalam menangani kebakaran tersebut patut diapresiasi. Berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Satpol PP dan Damkar, Manggala Agni, Dinas Lingkungan Hidup, hingga relawan dan pihak terkait, terlibat dalam upaya pemadaman.
Dukungan helikopter water bombing juga dikerahkan pada 14 September 2026 untuk menjangkau titik-titik api yang sulit diakses melalui jalur darat. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan dukungan sarana yang memadai.
Namun, di balik besarnya kekuatan personel dan peralatan yang dikerahkan, muncul pertanyaan mendasar: apakah keberhasilan memadamkan api sudah diikuti upaya yang sebanding untuk mencegah kebakaran berikutnya? Pertanyaan tersebut semakin relevan apabila melihat kondisi karhutla di Tanah Bumbu secara lebih luas.
Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kabupaten Tanah Bumbu hingga 9 September 2026, tercatat 102 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak sekitar 328,5 hektare. Angka ini menunjukkan bahwa kebakaran lahan bukan sekadar kejadian insidental, melainkan persoalan yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan.
Ketika kebakaran terus terjadi di berbagai lokasi, pendekatan yang hanya berorientasi pada pemadaman berisiko membuat pemerintah dan masyarakat terjebak dalam pola penanganan yang berulang: api muncul, petugas dikerahkan, lahan terbakar, kemudian semua pihak kembali bersiaga menunggu kejadian berikutnya.
Di sinilah pentingnya mengubah cara pandang terhadap penanggulangan karhutla. Pemadaman merupakan tindakan mendesak ketika kebakaran terjadi, tetapi pencegahan seharusnya menjadi prioritas sebelum api muncul.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya memperkuat armada pemadam, menambah personel, atau mengerahkan helikopter ketika kebakaran meluas. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, pemantauan titik panas, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, serta edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan.
Ketersediaan sumber air dan sarana pemadaman awal di kawasan rawan juga perlu diperhatikan. Langkah-langkah tersebut harus disusun berdasarkan kondisi setiap wilayah, bukan sekadar menjadi kegiatan rutin di atas kertas. Tanpa pencegahan yang terencana dan konsisten, tenaga, waktu, serta anggaran akan terus terserap untuk menghadapi persoalan yang sama.
Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan adalah kejelasan penyebab kebakaran. Dalam laporan awal Pusdalops-PB mengenai kejadian di Jalan Lingkar 30, informasi mengenai penyebab kebakaran belum dicantumkan. Hal ini tidak serta-merta berarti penyelidikan tidak dilakukan, tetapi menunjukkan pentingnya penelusuran lebih lanjut setelah kondisi di lapangan terkendali.
Apakah kebakaran dipicu aktivitas manusia, kelalaian, pembukaan lahan dengan cara membakar, atau faktor lainnya? Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengetahui penyebab kebakaran merupakan langkah penting untuk menentukan bentuk pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tepat. Tanpa informasi yang memadai mengenai faktor pemicunya, upaya pencegahan berisiko tidak menyentuh akar persoalan.
Selain itu, keberadaan titik-titik api yang sulit dijangkau menunjukkan bahwa tantangan penanganan karhutla tidak berhenti ketika kobaran api utama berhasil dikendalikan. Petugas masih perlu melakukan pembasahan, pendinginan, dan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara atau sumber panas yang memicu kebakaran susulan.
Karena itu, pemeriksaan lokasi terdampak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkala hingga dinyatakan aman.
Keberhasilan penanganan tidak semestinya hanya diukur dari berkurangnya kobaran api atau luas area yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan memastikan api tidak kembali menyala.
Tahap setelah pemadaman ini sama pentingnya dengan respons awal karena kelalaian dalam pemantauan dapat membuka peluang terjadinya kebakaran berulang. Dampak karhutla juga tidak seharusnya diukur hanya berdasarkan luas lahan yang terbakar atau jumlah korban jiwa.
Kabut asap yang muncul merupakan persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang patut diperhitungkan. Asap hasil pembakaran dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan.
Di sisi lain, kebakaran berpotensi merusak vegetasi, menghilangkan habitat satwa, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian, tidak adanya laporan korban maupun kerusakan bangunan bukan berarti dampak kebakaran dapat dianggap tidak berarti.
Kerusakan ekologis dan gangguan lingkungan dapat berlangsung lebih lama daripada peristiwa kebakaran itu sendiri. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan penanggulangan karhutla sebagai agenda lintas sektor yang tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi.
BPBD perlu memperkuat koordinasi, pemetaan risiko, dan sistem peringatan dini. Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan pengawasan kondisi lingkungan, sedangkan aparat penegak hukum harus menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.
Pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, serta masyarakat juga perlu dilibatkan dalam patroli dan pengawasan wilayah rawan kebakaran. Perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan rawan karhutla harus memastikan kesiapsiagaan dan tanggung jawab lingkungannya berjalan nyata.
Pada saat yang sama, masyarakat perlu mendapatkan pendampingan mengenai cara mengelola lahan tanpa membakar. Kolaborasi tidak boleh berhenti pada pembagian tugas pemadaman, tetapi harus diwujudkan dalam tanggung jawab bersama untuk mencegah munculnya kebakaran.
Pada akhirnya, karhutla di Tanah Bumbu seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi pendekatan penanggulangan bencana yang selama ini dijalankan. Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya personel yang dikerahkan, kendaraan pemadam yang dioperasikan, atau helikopter yang melakukan pengeboman air.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah berkurangnya kejadian kebakaran, terlindunginya masyarakat, terjaganya ekosistem, serta meningkatnya kemampuan daerah mencegah dan menangani ancaman sejak dini.
Tanah Bumbu membutuhkan lebih dari sekadar kesiapan memadamkan api; daerah ini membutuhkan komitmen untuk memastikan kebakaran tidak terus berulang. Sebab, hutan dan lahan yang terbakar bukan hanya kehilangan tutupan vegetasi, melainkan juga kehilangan sebagian daya dukung lingkungan yang menopang kehidupan.
Jangan sampai kesibukan memadamkan api membuat kita lupa bahwa kebakaran yang paling baik ditangani adalah kebakaran yang berhasil dicegah sebelum terjadi.