OGAN KOMERING ILIR, Beritategas.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mendorong pemerintah desa memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengalokasian anggaran, patroli, dan penyediaan peralatan sejak dini. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah rawan kebakaran.
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengatakan, pencegahan harus menjadi bagian dari perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bukan baru dilakukan setelah kebakaran terjadi.
“Jangan sampai sudah terjadi kebakaran baru kita bergerak. Persiapannya harus lebih awal. Minimal lakukan patroli dan siapkan anggaran untuk pencegahan maupun penanggulangan, terutama di wilayah yang memang rawan karhutla,” kata Muchendi dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun Anggaran 2026.
Ia meminta kepala desa memetakan wilayah rawan, menentukan kebutuhan prioritas, menyiapkan peralatan pemadam, serta melibatkan masyarakat dalam patroli dan deteksi dini. Keterbatasan anggaran, menurut dia, harus disikapi dengan perencanaan yang tepat tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan keuangan.
“Anggaran banyak atau sedikit, itu sama-sama anggaran negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu, perencanaan penting, pengelolaan keuangan penting, sampai pelaksanaannya pun harus sesuai ketentuan,” ujarnya.
Muchendi menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, dan sektor swasta. Pemkab OKI akan mendorong pendampingan melalui perangkat daerah terkait agar penggunaan anggaran desa sesuai aturan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKI, Hendri, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah desa mengenai penggunaan APBDes untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk aspek hukum dan pertanggungjawabannya.
Berdasarkan laporan Dinas PMD OKI, sebanyak **283 desa telah mengalokasikan anggaran pencegahan karhutla pada 2026 dengan total Rp 1.816.516.850 atau sekitar Rp 1,81 miliar**. Dana tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan pompa air dan selang, operasional pencegahan, serta pemasangan baliho dan spanduk imbauan.
“Pemerintah desa perlu memahami ketentuan pengelolaan keuangan agar anggaran pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dialokasikan secara tepat, transparan, dan akuntabel,” kata Hendri.
Sebagai bentuk komitmen, seluruh kepala desa dan lurah menandatangani pakta integritas untuk mendorong tanggung jawab dalam pencegahan karhutla dan memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan yang sama, Dinas PMD OKI melaporkan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk operasional dan pembangunan tahun anggaran 2026 telah menjangkau 314 desa dengan total Rp 6,62 miliar. Sementara itu, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah telah disalurkan kepada 314 desa sebesar Rp 15,83 miliar.
Rapat tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan kematian kepada ahli waris perangkat desa melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Desa Mulya Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, menerima satu unit sepeda motor dari Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung sebagai apresiasi atas peran desa dalam pengembangan infrastruktur dan usaha ekonomi masyarakat.
Pemkab OKI berharap penguatan peran desa dan tata kelola keuangan yang akuntabel dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan.
