JAMBI, Beritategas.com – Indonesia sebagai negara hukum terus melakukan pembaruan terhadap sistem hukum pidananya. Salah satu tonggak penting dalam pembaruan tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal sebagai KUHP Nasional.
KUHP ini menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda yang telah digunakan sejak masa Hindia Belanda dengan nama Wetboek van Strafrecht.
Pembaruan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan hukum modern di Indonesia.
Upaya membangun masyarakat yang sadar hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, masyarakat diberikan pemahaman yang benar mengenai berbagai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara lebih baik.
Komitmen tersebut diwujudkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi (FH UNJA) melalui kegiatan Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Ulu.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pembaruan hukum pidana nasional yang telah berlaku di Indonesia.
Melalui penyampaian materi oleh Tim Pengabdaian yang komunikatif dan dialog interaktif bersama warga, diharapkan masyarakat semakin memahami substansi KUHP Nasional, sehingga mampu menghindari pelanggaran hukum serta berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan.
Menurut Andi Najemi, KUHP Nasional tidak hanya mengubah aspek teknis hukum pidana, tetapi juga memperkenalkan pendekatan yang lebih humanis, memperhatikan nilai keadilan restoratif, serta memperluas pengaturan terhadap berbagai tindak pidana baru yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif.
“KUHP Nasional diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini,” ujarnya.
Namun demikian Andi Najemi menambahkan bahwa, perubahan regulasi yang cukup signifikan ini belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingkat sosialisasi hukum yang belum merata, khususnya di daerah pedesaan, menyebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi KUHP Nasional.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, karena efektivitas suatu aturan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek hukum itu sendiri.
Sedangkan menurut Suhermi, transisi dari Wetboek van Strafrecht (WvS) menuju KUHP Nasional menciptakan tantangan besar terkait pemahaman publik. Munculnya berbagai mispersepsi terhadap pasal-pasal tertentu menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Sosialisasi yang masif bukan sekadar prosedur formal, melainkan pilar utama agar penegakan hukum di masa depan berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat.
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru merupakan langkah penting dalam pembaruan sistem hukum di Indonesia. KUHP baru membawa berbagai perubahan substansi hukum yang perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat diketuai oleh Dr. Erwin, S.H., M.H. dan beranggotakan Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H., Andi Najemi, S.H., M.H., Suhermi, S.H., M.H., Sasmiar, S.H., M.H., Muhammad Rapik, M.Fil., M.H., serta Kamal Fathoni, S.Hum., M.H., melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada Senin (20/07/2026) Kegiatan tersebut dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat sejumlah sekitar 40 orang, tutur Andi Najemi Jumat (24/07/2026).
Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab sesuai tema yang diangkat. Pada sesi penyampaian materi, narasumber memberikan penjelasan mengenai aspek normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai contoh-contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta.
Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat didiskusikan secara langsung bersama tim pengabdian.
Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi. Berbagai pertanyaan diajukan, baik yang berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum maupun penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa. Diskusi berlangsung secara komunikatif sehingga tercipta pertukaran informasi dan pemahaman antara narasumber dengan peserta.
Kepala Desa Kuala Dasal Tungkal Ulu, Tarmidi, SH berharap kegiatan penyuluhan hukum seperti ini agar terus berlanjut.
Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan khususnya keberlakuan KUHP Nasional dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami hak dan kewajibannya, mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum, serta berpartisipasi dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan taat hukum.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan masyarakat melalui pelaksanaan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.
Semoga ikhtiar FH UNJA dalam menyosialisasikan KUHP Nasional menjadi langkah nyata dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat.
Dengan pemahaman hukum yang baik, diharapkan tercipta masyarakat yang taat hukum, berkeadilan, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan harmonis.
Kunjungi:
UNJA
Pewarta: A.Erolflin
Editor : Firman
