KARIMUN, Beritategas.com — Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun, Suhaimi Simbolon, menegaskan bahwa penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan merek Minyakita sebesar Rp15.700 per liter adalah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan, bukan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan dalam wawancara eksklusif, Kamis (10/9/2026).
“Harga Minyakita itu bukan daerah yang menentukan, melainkan pemerintah pusat melalui Kemendag. Komponen harganya sudah diperhitungkan secara menyeluruh, mulai dari biaya produksi, kemasan, hingga distribusi ke distributor D1 dan D2. Selama belum ada perubahan dari pusat, harga Rp15.700 per liter tetap berlaku secara nasional,” ujar Suhaimi.
Suhaimi juga menegaskan bahwa biaya logistik kepulauan tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk menjual melebihi ketetapan.
“Tidak ada alasan daerah kepulauan, biaya transportasi bukan alasan untuk menjual seenaknya. Jika ditemukan harga di minimarket lebih mahal, masyarakat dapat membeli Minyakita yang disalurkan melalui penugasan pemerintah oleh Bulog — harganya sesuai HET, meskipun jumlahnya terbatas,” jelasnya.
Pengawasan & Sanksi: Dipertimbangkan Secara Sosial
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polres Karimun terkait adanya temuan penjualan Minyakita di atas HET. Sesuai ketentuan, pelanggaran berulang dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga rekomendasi pencabutan izin usaha. Namun, hingga saat ini belum ada pencabutan izin yang dilakukan.
“Sebenarnya sesuai aturan, pelanggaran pertama diberi teguran, kedua dapat rekomendasi pencabutan izin. Namun kami masih mempertimbangkan banyak hal. Jika langsung dicabut izinnya, saya yakin minimarket di Karimun bisa tutup semua,” ungkap Suhaimi.
Dua Titik Resmi Pembelian
Berdasarkan arahan Kemendag melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), terdapat dua lokasi utama yang menjadi titik pantauan nasional sekaligus tempat penyaluran Minyakita harga resmi di Karimun, yaitu Pasar Puan Maimun dan Oriental.
“Di minimarket lain, mayoritas pasokannya berasal dari Batam, bukan dari jalur penugasan Bulog. Jika warga mengeluh harga lebih tinggi, silakan beli di dua titik pantauan resmi tadi — di sana harganya dipastikan sesuai ketentuan,” pesan Suhaimi.
Pihak Dinas Perdagangan terus berkomitmen melakukan pengawasan rutin ke lapangan guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng rakyat. Masyarakat diimbau untuk bijak memilih tempat pembelian dan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian harga.
