SURAKARTA, Beritategas.com – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno pada Jumat, 28 Agustus 2026, mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 240 beserta Penjelasannya dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara yuridis, Mahkamah menyatakan norma-norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan tersebut merupakan momentum penting dalam perkembangan demokrasi konstitusional dan politik hukum pidana Indonesia. Persoalan ini tidak cukup dibaca semata-mata dari perspektif hukum pidana, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan negara.
Dalam teori negara hukum (rechtsstaat), seluruh tindakan negara harus tunduk kepada hukum dan konstitusi. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi yuridisnya, hukum bukan hanya instrumen untuk mengatur masyarakat, tetapi sekaligus menjadi sarana untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak berkembang menjadi tindakan sewenang-wenang atau arbitrary power.
Menurut Dr. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Dosen Ilmu Hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta berpendapat bahwa hukum pidana tidak boleh mengalami pergeseran fungsi menjadi instrumen yang menciptakan ketakutan bagi masyarakat ketika menyampaikan kritik.
Pemerintah memang harus dihormati, tetapi penghormatan terhadap pemerintah tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban rakyat untuk selalu diam atau menyetujui setiap kebijakan negara.
Dalam perkara ini, kata dia, Mahkamah menilai bahwa Pasal 240 beserta Penjelasannya dan Pasal 241 KUHP pada dasarnya menempatkan pemerintah atau lembaga negara sebagai objek yang memperoleh perlindungan pidana dari perbuatan penghinaan. Namun, konstruksi norma tersebut justru dinilai membuka kemungkinan untuk mereduksi, mematikan, bahkan menghilangkan pelaksanaan hak konstitusional warga negara.
Dalam teori kedaulatan rakyat, sumber legitimasi kekuasaan negara adalah rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pemerintah maupun lembaga negara harus terbuka terhadap pengawasan, evaluasi, kritik, dan aspirasi masyarakat.
Kritik bukanlah musuh pemerintah. Kritik merupakan bagian dari public control dan mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Semakin besar kewenangan publik yang dimiliki suatu lembaga negara, semakin besar pula tuntutan akuntabilitasnya kepada rakyat.
Selanjutnya, dalam teori kepastian hukum (legal certainty), suatu norma harus dirumuskan secara jelas sehingga masyarakat mampu mengetahui dan memperkirakan akibat hukum dari tindakannya. Prinsip tersebut juga memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Problem yuridis Pasal 240 antara lain terletak pada penggunaan frasa “menghina pemerintah atau lembaga negara” yang tidak menyediakan parameter objektif secara memadai. Rumusan seperti itu berpotensi menciptakan batas yang kabur antara kritik, evaluasi, ekspresi politik, pendapat akademik, satire, dan perbuatan yang benar-benar dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan.
MK juga mencatat bahwa definisi dalam Penjelasan Pasal 240 belum serta-merta memenuhi standar konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi.
Hal tersebut berkaitan erat dengan asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana. Lex certa menghendaki rumusan delik yang jelas dan pasti, sedangkan lex stricta mengharuskan agar norma pidana tidak diperluas melalui interpretasi yang berlebihan.
Kedua asas tersebut merupakan manifestasi dari prinsip legalitas.
Norma pidana tidak boleh bergantung pada ukuran perasaan tersinggung, ketidaksukaan, atau persepsi subjektif terhadap suatu kritik. Terlebih apabila konsekuensinya berupa pemidanaan. Warga negara harus mampu mengetahui secara rasional kapan suatu ekspresi masih berada dalam wilayah hak konstitusional dan kapan telah memenuhi unsur tindak pidana. Inilah esensi dari due process of law dan kepastian hukum.
Dalam teori hak asasi manusia, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat merupakan constitutional rights yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Jaminannya dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum atau equality before the law.
Pada titik inilah persoalan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi menjadi penting. Dalam perspektif hukum pidana, norma yang terlalu luas dan multitafsir dapat menimbulkan chilling effect, yaitu keadaan ketika masyarakat memilih diam karena takut kritik, evaluasi, atau pendapatnya ditafsirkan sebagai tindak pidana.
Kondisi ini berbahaya karena hukum pidana dapat bergeser dari instrumen perlindungan hukum menjadi sarana represif terhadap ekspresi yang sebenarnya dijamin konstitusi.
Secara yuridis, ketidakjelasan batas antara kritik dan penghinaan juga berpotensi melahirkan selective enforcement, arbitrary enforcement, dan overcriminalization. Hal ini bertentangan dengan asas lex certa dan lex stricta yang menghendaki rumusan delik harus jelas, tegas, dan tidak diperluas melalui penafsiran yang berlebihan.
Potensi tersebut semakin serius dalam Pasal 241 KUHP karena jangkauannya mencakup penyiaran, tulisan, gambar, rekaman, hingga penyebarluasan melalui teknologi informasi. Dalam ruang digital, norma demikian dapat menjangkau kritik politik, pendapat akademik, karya jurnalistik, maupun ekspresi masyarakat secara luas.
Dalam teori proporsionalitas dari Robert Alexy, pembatasan terhadap hak konstitusional harus memenuhi prinsip kesesuaian (suitability), kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas dalam arti sempit (proportionality in the strict sense). Sehingga pembatasan hak konstitusional memang dimungkinkan sebagaimana Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, tetapi harus mempunyai tujuan yang sah, diperlukan, dan tidak berlebihan.
Kebebasan berpendapat bukan kebebasan absolut; fitnah, ancaman, dan perbuatan yang memenuhi unsur pidana tetap dapat dipertanggungjawabkan. Namun kritik yang sah tidak boleh dikonstruksikan sebagai kejahatan hanya karena keras atau tidak menyenangkan bagi kekuasaan.
Dalam teori hukum pidana sebagai ultimum remedium, pidana harus menjadi sarana terakhir. Kritik terhadap pemerintah semestinya dijawab melalui argumentasi, klarifikasi, keterbukaan informasi, dan perbaikan kebijakan, bukan dengan kriminalisasi.
Karena itu, Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 membawa pesan konstitusional yang tegas: hukum pidana tidak boleh menjadi tameng kekuasaan dari kritik yang sah. Kritik harus dijawab dengan argumentasi, evaluasi dengan perbaikan, dan ketidakpuasan rakyat dengan kebijakan bukan kriminalisasi.
Dr. H. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha
Dosen Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta.
