ACEH TIMUR, Beritategas.com – Empat bulan setelah bencana banjir melanda Desa Seuneubok Saboh, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, ratusan warga masih hidup dalam ketidakpastian. Hingga Senin (6/4/2026), bantuan yang dijanjikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh para korban.
Banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu mengakibatkan 183 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari rusak sedang hingga hancur total. Berdasarkan hasil pendataan di tingkat desa, seluruh korban tersebut dinyatakan layak menerima bantuan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Namun, realisasi di lapangan justru jauh dari harapan.
Dari total 183 warga terdampak, hanya 49 unit huntara yang dibangun. Bantuan tersebut dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti kipas angin, kasur, tikar, karpet, dan kompor gas dari BNPB/BPBD. Sementara itu, sebanyak 134 warga lainnya hingga kini belum menerima bantuan tempat tinggal maupun dukungan pemulihan lainnya.
“Kami masih membutuhkan bantuan untuk memperbaiki rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” ujar salah satu warga, Saifuddin Ismail alias Saipul. Senin (6/4/2026).
Tak hanya soal hunian, polemik juga muncul terkait bantuan Jaminan Jatah Hidup (JADUP). Warga menyebutkan, terdapat sekitar 158 nama yang seharusnya masuk dalam daftar penerima tahap pertama. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan dari pihak desa terkait undangan maupun penyaluran bantuan tersebut.
“Kami tidak tahu apakah kami terdaftar atau tidak. Tidak ada penjelasan dari perangkat desa,” ungkap warga lainnya.
Lebih mengejutkan, Desa Seuneubok Saboh disebut-sebut tidak masuk dalam data 25.000 penerima bantuan JADUP dari Kementerian Sosial RI. Hal ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat yang merasa hak mereka terabaikan.
Saat dikonfirmasi, keuchik setempat menyebutkan bahwa data warga tidak diambil oleh pihak BPBD. Sementara itu, Camat Pante Bidari menyatakan bahwa data dari desa telah diteruskan ke tingkat kabupaten dan menyarankan agar konfirmasi dilakukan ke Dinas Sosial.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, Saharini, menyarankan agar pihak desa memastikan kembali apakah data warga telah benar-benar masuk dalam usulan ke BPBD. Pernyataan yang saling berbeda ini justru semakin membingungkan masyarakat.
Keterangan lain dari perangkat desa juga menyebutkan bahwa bantuan JADUP belum bisa disalurkan karena belum adanya verifikasi lapangan dari BNPB/BPBD. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam proses pendataan dan distribusi bantuan.
Ironisnya, kunjungan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beberapa waktu lalu sempat membawa harapan bagi warga. Namun, harapan itu justru berubah menjadi kekecewaan.
“Waktu Wamen datang, kami pikir bantuan akan segera turun. Tapi sekarang malah tidak jelas, seperti hilang begitu saja,” keluh warga.
Hingga saat ini, masyarakat Desa Seuneubok Saboh masih menunggu kejelasan dari pemerintah terkait nasib mereka. Minimnya transparansi dan simpang siur informasi membuat warga semakin resah.
Kasus ini pun memunculkan desakan agar pemerintah daerah maupun pusat segera turun tangan, melakukan evaluasi menyeluruh, dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin polemik bantuan banjir di Seuneubok Saboh akan berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pewarta : Saiful Anwar
Editor : Firman
