PAGARALAM, Beritategas.com – Tokoh masyarakat Sumsel kelahiran Pagaralam, Komjen Pol (Pur) Drs Susno Duadji SH Msc cukup prihatin dengan kondisi banyaknya program pembangunan yang justru dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat padahal uang negara sudah dihabiskan cukup banyak bahkan mencapai Rp1 triliun lebih.
Menurut Susno Duadji sebagai putera daerah Pagaralam sangat perihatin dengan kondisi hasil pengerjaan proyek Pemerintah Pusat berupa pembangunan Irigasi di Lematang Kelurahan Joko, Pelang Kenidan dan Semodang Alas, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam dibangun sejak 2015 sampai sekarang telah habiskan duit anggaran Rp1 triliun lebih yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai mana tujuan pembuatan proyek tersebut.
“Proyek ini adalah gunakan duit pemerintah pusat dikerjakannya dan dipertanggungjawabkan oleh BBWSS Kementrian PUPR,” kata dia. Kamis (8/1/2026).
Susno Duadji meminta agar pihak berwenang mengaudit proyek Irigasi Lematang, dalam hal ini Kementerian PUPR, untuk mengetahui apakah sesuai pekerjaan dengan anggaran yang sudah dikeluarkan.
Kemudian, kata dia, Pemda Kota Pagaralam selaku calon penerima manfaat dan yang punya wilayah, dan termasuk DPRD tidak boleh berdiam diri tutup mata terhap proyek yg habiskan duit negara sangat banyak nihil manfaat.
“Seharusnya baik Pemkot maupun DPRD Kota Pagaralam agar secara resmi laporkan dugaan korupsi proyek ini kepada KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Menteri PUPR,” ungkap pria yang pernah menjabat Kabareskrim Polri ini.
Susno menegaskan, Kota Pagaralam jangan dijadikan arena untuk hamburkan uang negara untuk kepentingan pribadi, tidak hanya negara bahkan masyarakat juga dirugikan karena lahan sudah dibebaskan tapi tidak bisa menerima manfaat dari hasil pembangunan tersebut.
“Kalau kejadian proyek pemerintah pusat mubazir dan hamburkan uang negara sangat besar seperti ini didiamkan oleh DPRD, Pemkot Pagaralam, aparat penegak hukum di Pagaralam maka jangan heran kalau kemudian hari banyak proyek pusat di wilayah kota Pagaralam mangkrak seperti ini. Ingat uang Rp 1 Triliun tak banyak beda dengan APBD Kota Pagaralam,” tegas dia lagi.
Keluhan ini, kata pria yang pernah menjabat Kapolda Jabar ini, sebagai bentuk keprihatinan selaku putera daerah Kota Pagaralam yang saat ini berprofesi sebagai petani dusun yang sangat berkepentingan dengan irigasi.
Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Kementrian PUPR RI disampaikan melalui Humas Ida Novitrianti mengakui bahwa pekerjaan irigasi Lematang di Kota Pagar Alam dikerjakan asal jadi.
Hal tersebut disampaikan pihak BBWS Sumatera VIII setelah melihat langsung progres pembangunan irigasi DI Lematang yang sudah menghabiskan anggaran Rp800 miliar.
“Pengerjanya asal jadi atau terkesan asal-asalan, sehingga kondisinya banyak rusak, saluran terlalu kecil, air belum mengalir, amburadul dan tidak dibuat bendungan,” ujar Ida Novitrianti.
Ia mengatakan, akan meminta agar pihak pelaksana proyek melakukan perbaikan dan penyelesaian semua bantuan sesuai dengan rancangan anggaran.
Pewarta : Asnadi
Editor : Firman
