MALANG, Beritategas.com – Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah akademisi dan aktivis menyoroti beratnya beban ekonomi, lambatnya gerak birokrasi, hingga lemahnya pengawasan kebijakan publik. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik Refleksi Menuju 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar oleh Ruang Nalar dan BEM Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kampung Mahasiswa, Dau, Kabupaten Malang, Jumat (16/10/2026).
Dosen Fakultas Vokasi UMM, Venus Kusumawardana, menyebut utang Indonesia kini mencapai hampir sekitar Rp11.000 triliun, dengan sekitar Rp8.000 triliun di antaranya merupakan warisan yang diterima Presiden Prabowo saat dilantik pada bulan Oktober tahun 2024.
“Setiap tahun Prabowo harus membayar bunga plus pokok utang, padahal beliau punya program yang biayanya besar,” ujarnya.
Venus membandingkan arah kebijakan ekonomi tiga presiden terakhir. Menurutnya, Susilo Bambang Yudhoyono menitikberatkan penguatan makro fundamental, sedangkan Joko Widodo fokus membangun infrastruktur untuk memangkas rute dan biaya. Sementara Prabowo, kata dia, memilih menjalankan program besar yang sebenarnya belum siap ditopang anggaran negara. Ia mencatat APBN tahun 2026 sudah mengalami defisit hingga Rp319 triliun.
Ia juga menyinggung masih banyaknya kebocoran penerimaan negara, terutama di sektor pajak dan bea cukai. Selain itu, Venus mempertanyakan kemungkinan unsur politis di balik penurunan IHSG seiring hadirnya Danantara.
“Dulu hasil BUMN masuk ke pemerintah untuk menambal APBN. Sekarang masuknya ke Danantara,” jelasnya.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Dosen FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Muh. Lukman Hakim, menilai kabinet saat ini terlalu gemuk. Ia membandingkan dengan Tiongkok yang justru memangkas ASN dan menggabungkan kementerian, sementara Indonesia malah menambah jumlah kementerian hingga anggota Wantimpres.
“Dunia sedang menggalakkan agile government. Pemerintahan yang ramping, gesit, efisien. Kita malah menambah. Kalau begini terus, akan semakin lambat bergeraknya,” katanya.
Lukman menilai pemerintah terlalu larut dalam politik balas budi. Menurutnya, energi pemerintahan lebih banyak tersita untuk menjaga barisan politik demi periode kedua, alih-alih mempercepat kerja. Padahal, tantangan mengendalikan birokrasi sudah sangat berat.
“Padahal dengan adanya oposisi, pemerintah akan lebih efektif. Karena mengontrol birokrasi itu susahnya minta ampun,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut mulai tampak tanda-tanda pemerintahan yang cenderung otoriter. Namun, Lukman melihat sisi lain dari kondisi itu kecenderungan tersebut, yakni mahasiswa mulai gelisah, kembali berkumpul, berdiskusi, dan semakin kritis.
Sementara itu, aktivis pemuda, Randi Satrizal L., menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton. Menurutnya, fungsi pengawasan dari pemuda turut menentukan arah kepemimpinan Prabowo.
“Kita menentukan Prabowo menjadi leader atau killer. Kalau killer, kita pasif, hanya menjadi wayang di panggung politik. Akan menjadi leader kalau pemuda melakukan fungsi pengawasan. Maka parlemen jalanan harus dihidupkan,” tegasnya.
Randi juga mengingatkan agar pemuda tidak kehilangan idealisme ketika bersentuhan dengan kekuasaan. Ia menyinggung survei Saiful Mujani yang menunjukkan banyak mantan aktivis di DPR maupun kementerian justru mendapat rapor merah. Menurutnya, hal itu terjadi karena banyak aktivis gagal mempertahankan sikapnya.
“Pemuda itu kaum elite, punya kesadaran, punya pengetahuan. Tapi sayangnya, ketika bersentuhan dengan kekuasaan, kadang pemuda lupa dengan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Diskusi publik ini merupakan kolaborasi antara Ruang Nalar dan BEM UMM untuk merumuskan catatan kritis dan rekomendasi sebagai kontribusi terhadap arah kebijakan pada sisa masa pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Ruang Nalar merupakan platform media digital yang fokus membahas isu-isu politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. (AA Muttaqin)
