KARIMUN, Beritategas.com – Komisi III DPRD Kabupaten Karimun menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Perkumpulan Supir Truk Karimun (PSTK) untuk membahas krisis BBM subsidi dan dominasi truk non-BP yang berdampak langsung pada operasional supir truk di wilayah Karimun. Selasa, (17/06).
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Muhammad Firdaus tersebut, Ketua PSTK Saliadi menyampaikan empat poin penting yang menjadi aspirasi para supir truk.
“Kami bukan meminta lebih, kami hanya minta adil. Dengan kuota 40 liter itu, truk kami tak bisa menjangkau daerah-daerah kerja yang jauh. Kami minta dinaikkan menjadi 100 liter agar operasional kami tidak lumpuh di tengah jalan,” Ujar Saliadi.
PSTK juga meminta pemerintah untuk menertibkan truk-truk perusahaan non-plat BP yang disinyalir ikut menggunakan BBM subsidi, sehingga mengakibatkan terputusnya pasokan BBM di beberapa SPBU di Karimun. Selain itu, PSTK juga mengusulkan agar Perda pola proyek penimbunan tidak didominasi oleh pihak tertentu yang tidak memberi peluang bagi supir lokal.
Ketua Komisi III DPRD Karimun, Muhammad Firdaus, menerima usulan tersebut dan siap menjembatani aspirasi PSTK dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Kami di DPRD hanya sebagai fasilitator. Tapi untuk soal kuota BBM subsidi, kewenangannya ada di pusat melalui BP Migas. Namun semua masukan dari PSTK akan kami kawal,” ujar Firdaus.
Kasat Intel Polres Karimun AKP Budi Tambunan menekankan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif serta mengimbau semua pihak fokus pada solusi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, Basori, mengapresiasi masukan dari PSTK dan berjanji segera mengomunikasikan hal ini ke Pertamina dan BP Migas.
Rapat ini menjadi awal langkah penting bagi PSTK untuk memperjuangkan hak-hak supir truk lokal. Pemerintah diharapkan dapat menanggapi aspirasi PSTK dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan krisis BBM subsidi dan dominasi truk non-BP di Karimun.
Pewarta : Agushz
Editor : Firman
