JAMBI, Beritategas.com – Ratusan tenaga honorer di Jambi melakukan demo di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Selasa (20/05/2025).
Mereka melakukan orasi damai menuntut kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi agar dapat memperhatikan kesejahteraannya. Mengenakan pakai dinas harian (PDH) putih, biru tua, para honorer ini tidak hanya berasal dari Kota Jambi tetapi juga beberapa daerah lain di Provinsi Jambi.
Pada aksi damai yang dilakukan honorer ini, mereka menuntut hak upah atau gaji agar dibayarkan oleh Pemprov Jambi setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi sebesar Rp3.200.000 sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025.
Ketua Pelaksana Aksi, Khairul Saleh mengatakan bahwa upah yang didapat honorer khususnya honorer guru di Jambi saat ini hanya berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
“Upah atau gaji kami terimanya selama ini tidak seperti PNS yang setiap bulan, tetapi di rapel setelah lewat tiga bulan baru dicairkan,” ujarnya.
Mereka ada yang sudah bekerja 18 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun. Kalau di bilang sejahtera, jauh sekali dari sejahtera.
Kemudian mereka belum masuk ke dalam database sehingga kesulitan untuk mendaftar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Khairul menegaskan bahwa aksi tersebut adalah murni untuk memperjuangkan kesejahteraan para honorer.
Untuk itu melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi kami menyampaikan keluh kesah kami untuk dapat diperjuangkan mencapai kesejahteraan.
Para peserta aksi damai akhirnya sekitar pukul 11.00 wib di terima oleh anggota DPRD. Mereka berdialog di tangga utama pintu masuk gedung yang terhormat.
Massa aksi damai menyampaikan aspirasinya secara bergantian terkait persoalan persoalan kesejahteraan yang dirasakan mereka saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan.
Mereka mengatakan nasibnya terkatung katung dilingkungan pemerintahan provinsi Jambi yang tidak punya kepastian status kerjanya, sejak Pemerintah menghapus tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah.
Peserta aksi damai yang memperjuangkan gaji, kesejahteraan, terdiri dari guru, teknis, tendik, dan nakes.
Salah seorang peserta aksi damai yang tak mau namanya ditulis berasal dari dinas pariwisata prov, sudah bekerja sebagai seorang honorer dengan gaji 1.5 juta perbulan selama 9 tahun. Kalau di bilang cukup jauh dari apa yang diharapkan. Namun ia tetap bersyukur berapa yang bisa diterima.
”Gaji yang diterima satu setengah juta rupiah sebulan jauh dari sejahtera, tapi saya tetap bersyukur. Usai aksi ini nasib kami apakah masih bisa bekerja,” ujarnya kita sebut aja kulup. Ia berharap bahwa tidak ada intimidasi kepada honorer yang melakukan aksi hari ini.
Sedangkan Yuli dari SMK Merangin sudah mengabdi selama 10 tahun tapi belum masuk database karena sumber gaji di luar APBD/APBN.
Aspirasi dan tuntutan honorer tersebut, anggota dewan yang menyambut para aksi damai berjanji akan memperjuangkan dan akan menyampaikan pada pihak pemerintah provinsi dalam pertemuan rapat nantinya.
”Anggota DPRD Provinsi Jambi, menjanjikan para tenaga honorer akan dipertemukan langsung dengan Gubernur Jambi Al Haris. Saat ini ia sedang di luar kota”.
Hal ini dituangkan dalam Berita Acara berkop DPRD Provinsi Jambi, ditandatangani beberapa anggota Dewan, diantaranya Syamsul Riduwan, Hapis Hasbiallah, Rusli Kamal Siregar, Edminuddin.
Pewarta: A. Erolflin
Editor: Firman
