SUKABUMI, Beritategas.com – Langkah mengejutkan diambil pimpinan legislatif Kota Sukabumi. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rojab Asy’ari, mengambil sikap politik tegas dengan menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari dinding ruang kerjanya, Kamis, (8/10/2026).
Aksi simbolis tersebut dilakukan Rojab menyusul pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran saat mencalonkan diri pada Pilpres 2024.
Dalam sidang putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki dokumen kelulusan luar negeri yang setara dengan SMA/sederajat. Meski gugatan ditolak dan jabatan Gibran tak didiskualifikasi, fakta persidangan itu memicu gejolak politik di daerah.
Mengaku Malu dan Ambil Sikap Politik
Rojab menegaskan, aksinya murni bentuk respons pribadi sebagai pimpinan dewan sekaligus kader partai banteng. Ia mengaku merasa tak nyaman melihat polemik dokumen pendidikan sang Wakil Kepala Negara yang kini terkuak di muka persidangan.
“Ini menyikapi fakta persidangan kemarin di Mahkamah Konstitusi. Dinyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak bisa membuktikan berkaitan dengan ijazah setara SMA. Saya sebagai Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan merasa malu,” ujar Rojab saat ditemui di ruang kerjanya. Kamis (8/10/2026).
Ia menjelaskan, bahwa pencopotan pigura tersebut tidak bersifat permanen. Foto Gibran kini dititipkan ke pihak Sekretariat DPRD Kota Sukabumi hingga ada kepastian hukum yang benar-benar clear.
“Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum,” tambahnya.
Uniknya, aksi ‘bersih-bersih’ ini cuma menyasar foto Gibran. Foto Presiden Prabowo Subianto dipastikan tetap berdampingan memajang gagah di dinding ruang kerjanya.
“Untuk Presiden saya masih pertahankan, Pak Prabowo tetap terpampang di ruangan saya,” tegasnya.
Langkah nekat Rojab di Sukabumi ini diprediksi tak sekadar jadi fenomena tunggal. Aksi semacam ini bisa saja akan menjadi bola salju yang menggulung semakin besar nantinya. Jika pimpinan atau anggota dewan di daerah lain mengambil langkah serupa sebagai bentuk penolakan moral, peta politik lokal di berbagai wilayah berpotensi memanas.
Rojab sendiri tak menampik bahwa tindakannya diharapkan bisa menyentil perhatian publik dan jajaran elite di tingkat pusat.
“Mudah-mudahan ini akan menjadi pesan moral juga ke teman-teman, misalkan di DPR RI, karena memang isunya sekarang sudah begitu luas,” ungkapnya.
Wacana Pemakzulan Diserahkan ke Senayan
Disinggung mengenai kemungkinan adanya gerakan pemakzulan (impeachment) terhadap Wapres Gibran pascaputusan MK, Rojab enggan berspekulasi terlalu jauh. Menurutnya, hal itu sudah di luar ranah wewenang DPRD di tingkat daerah.
“Kalau impeachment itu kan urusan DPR RI. Kewenangan saya hanya bisa menurunkan fotonya saja di ruangan ini,” selorohnya.
Sementara itu, gelombang kritik dari internal PDIP pusat mengalir deras. Politikus PDIP Guntur Romli menilai putusan MK telah membuka kebohongan publik yang masuk ke dalam lembar dokumen negara.
